Nduga – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga Wentius Nemiangge menyatakan mengundurkan diri sebagai orang nomor dua di daerahnya. Tiga tahun sisa masa jabatannya tidak akan diteruskan.
Anggota DPR asal Papua Laurenzus Kadepa mengonfirmasi sikap Wentius itu kepada pers, Selasa, 24 Desember 2019.
“Itu peristiwa kemarin (23/12/2019), saat beliau bicara di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang sedang berkumpul di Bandara Kenyam. Langkahnya sebagai bentuk protes atas operasi militer yang selama ini terjadi di sana. Sudah banyak masyarakat sipil yang jadi korban,” ulas Laurenzus, yang wakil rakyat Nduga, Provinsi Papua.
Ditanya pandangannya atas pengunduran diri, Laurenzus menyatakan pengunduran diri itu langkah berani yang bersangkutan. Sikap Wentius patut mendapat apresiasi.
“Beliau luar biasa karena punya hati nurani. Jujur saja selama ini aspirasi pemerintah daerah Kabupaten Nduga dan Papua tentang krisis warga Nduga tidak pernah didengar pemerintah pusat. Padahal Pemda itu perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Ini penyebab mundurnya Pak Wabup Nduga. Dia tidak mau rakyatnya ditembaki terus akibat perang antara TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) dan TNI- Polri,” papar politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Wabup Wentius juga disebut-sebut mundur sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang terus mengirimkan militer dalam jumlah besar ke Nduga. Alasan yang dikemukakan untuk pengejaran kelompok Eginus Kogoya.
“Sejak operasi militer satu tahun terakhir ini puluhan ribu rakyat Nduga mengungsi ke hutan dan kabupaten tetangga. Mereka kehilangan hak hidup, ekonomi, kesehatan, pendidikan, ibadah Natal tidak bisa dan lain-lain. Jadi ini sudah bentuk frustrasi juga,” ungkap Laurenzus lagi.
Sebelumnya, Wabup Nduga Wentius menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati pada hari Senin (23/12/2019).
“Sudah satu tahun terjadi seperti ini. Kami (pemerintah daerah) sudah menghadap Menteri, DPR RI, Panglima, dan Kapolri meminta agar pasukan TNI-Polri yang ada di Nduga segera ditarik agar masyarakat kembali ke kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspons,” ungkapnya di hadapan ratusan warga Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin siang (23/12/2019).
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya didengar oleh pemerintah pusat. Kenyataannya bertolak belakang, Jakarta tidak pernah menggubris. []GOOD INDONESIA-TIU
[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]
