Oleh: Riyanto*
Globalisasi begitu deras menerpa kehidupan diri pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Setiap pribadi tak terhindarkan dari pluralisasi. Kita digiring agar tetap eksis dalam komunitas masing-masing.
Banyak perubahan yang terjadi akibat globalisasi. Pribadi-pribadi berubah bukan sekadar agar mengikuti tren. Perubahan itu berawal dari kebiasaan yang kemudian menjadi budaya baru.
Dahulu, orang berbelanja karena memang membutuhkan barang-barang atau memang persediaannya sudah menipis. Dapat dikatakan berbelanja hanya sebatas keperluan sehari-hari.
Berbeda dengan kondisi saat ini, belanja berubah menjadi gaya hidup. Ia juga berfungsi sebagai rekreasi bagi masyarakat kelas ekonomi tertentu.
Globalisasi membawa masyarakat ke arah konsumerisme tanpa disadari kapan dimulai? Tumbuh hedonisme baru yang mementingkan kesenangan tanpa memperhatikan situasi dan kondisi di sekelilingnya.
Ada faktor-faktor yang mendorong lahirnya hedonisme ini. Mereka yang tidak siap mentalitasnya bakal bingung bersikap saat berhadapan dengan pluralitas. Hedonisme jelas berdampak negatif, meskipun memang hak siapapun menikmati kesenangan dan kebahagiaan.
Tumbuhnya perasaan ingin bersenang-senang merupakan fitrah. Persoalannya, jika ongkos memenuhi hasrat itu tidak sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan maka jalan pintas akan ditempuh. Bila aktivitas mereka berkaitan dengan kegiatan di lembaga atau instansi pemerintahan, jalan pintas dimaksud berujung tindak pidana korupsi.
Korupsi dapat dikatakan warisan –tanpa surat wasiat– di negeri kita yang menjangkiti hampir semua sendi kehidupan. Di lingkar kekuasaan atau birokrasi pemerintahan, korupsi terjadi di tengah tatakelola administrasi yang buruk.
Faktor internal pemicu tindak korupsi terkait dengan diri pribadi bersangkutan. Aspek moralnya berkaitan dengan lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu. Aspek sikap atau perilaku berhubungan dengan pola hidup konsumtif. Aspek sosial menyangkut pengaruh lingkungan, mulai keluarga hingga komunitas dan tempat kerja di kantor atau partai politik.
Faktor eksternal penyebab seseorang atau sekelompok orang melakukan korupsi dapat dilacak dari aspek ekonomi, seperti penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan. Ada pula aspek politik, berupa dorongan mempertahankan kekuasaan.
Arus deras tindak korupsi, berdasar kaca mata ilmu manajemen dan organisasi, dipicu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Sudut pandang ilmu hukum menyebutkan buruknya perwujudan perundang-undangan dan lemahnya pilar penegakkan hukum. Sementara masyarakat luas kurang mendukung gerakan perilaku antikorupsi.
Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat tumbuh subur, serta sistem politik mendewakan materi maka lengkap sudah hulu aliran deras praktik korupsi (Ansari Yamanah: 2009).
Lebih lanjut, tingginya kasus korupsi diciptakan oleh (1) kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa; (2) rendahnya pendapatan pegawai; (3) lemahnya komitmen dan konsistensi penegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan; (4) rendahnya integritas dan profesionalisme; (5) mekanisme pengawasan internal di semua lembaga keuangan dan birokrasi belum mapan; (6) kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat; serta (7) lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika.
Tontonan yang dilakonkan para tokoh dan elite yang terjerat tentakel gurita korupsi sangat banyak dan berulang-ulang. Siapapun yang waras tentu mengkhawatirkan nasib bangsa ke depan. Koruptor merajalela di tengah kemiskinan yang makin menjadi-jadi di lapisan bawah masyakarat.
Sementara kekayaan alam Negara Kesatuan Republik Indonesia terus dikuras, apa yang diwariskan untuk anak dan cucu esok? Pada saat yang sama, kapan tujuan bangsa, yakni “kesejahteraan sosial yang berkeadilan” menjadi kenyataan? []GOOD INDONESIA
*Penulis adalah dosen Stikom InterStudi, Jakarta. E-mail: [email protected]
Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV
INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]
