Penolakan sebagian masyarakat terhadap program vaksinasi covid-19 dan kendala lainnya hanya dapat diatasi jika pemerintah melibatkan ahli multi disiplin ilmu. Di antaranya ilmu komunikasi, antropologi, sosiologi, dan ilmu tatakelola administrasi manajemen.
Prof. Dr. Martani Huseini, ketua STIKOM InterStudi Jakarta, berpendapat bahwa sosialisasi vaksinasi dalam rangka membangun sistem kekebalan tubuh terhadap virus korona bukanlah hal mudah.
“Terjadinya penolakan berbagai pihak, termasuk anggota DPR, menunjukkan adanya masalah komunikasi. Komunikasi interpersonal kepada kelompok agama dan kelompok sosial tidaklah mudah. Pemerintah harus melihat persoalan ini dari berbagai disiplin ilmu,” papar Martani saat berbicara dalam webinar bertema Vaksinasi Massal dalam Aspek Komunikasi, Rabu, 20 Januari 2021.
Atas keyakinan itu, sebutnya, STIKOM InterStudi akan menginisiasi kembalinya televisi dan radio komunitas menjadi ujung tombak penguatan komuniasi dengan kelompok interpersonal dan intelektual.
“Masalah ini bukan hanya milik pemerintah, kementerian kesehatan atau BUMN, tetapi persoalan kita bersama. Untuk itu semua harus bekerja keras dan berkolaborasi,” katanya.
Sementara itu, Jurnalis Senior Ray Wijaya mengutarakan bahwa langkah pemerintah melakukan sosialiasi vaksinasi covid-19 melalui multiplatform media mendapatakan banyak respons positif. Termasuk memanfaatkan figur publik, seperti artis, sebagai influencer.
Soal influencer dimaksud, Martani mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam memilih figur. Jangan asal terkenal atau populer langsung dipilih menjadi influencer.
“Jangan sampai memanfaatkan artis pengaruh sebagai influencer, tetapi malah melakukan langkah-langkah yang tidak produktif,” ujar Ray.
[Baca juga: Covid-19: Pandemi Media Sosial]
Menurut Ray, dalam menyiapkan pesan yang akurat dan tepat diperlukan komunikator yang capable dan credible dari sisi keilmuan, keagamaan, komunikasi, popularitas, dan pegaruhnya.
Selain itu diperlukan pemilihan media yang tepat agar pesan yang disampaikan bisa diterima secara baik oleh masyarakat.
“Jika perlu pemerintah melalui Satgas Covid-19 turun ke media-media untuk memberikan pemahaman yang tepat terkait pemberitaan mereka,” tambah Ray.
Pada kesempatan yang sama, Antropolog Universitas Diponegoro Aminudin mengatakan dalam sosialiasi vaksinasi covid-19 harus ramah terhadap keberagaman budaya. Masyarakat Indonesia kaya suku jelas tediri atas berbagai ragam budaya, bahasa, strata sosial-ekonomi, dan faktor pembeda lainnya.
“Pilihan jalur media, serta variasi konten dan rencana intensitas penetrasi dalam komunikasi vaksin covid-19 perlu menyesuaikan karakteristik mindset masyarakat, pilihan narasi dan media,” tambah Aminudin.
Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan narasi fungsi atau kemanfaatan dan simbolik. Dari situ diperoleh ikon-ikon vaksinasi covid-19 sebagai gaya hidup.
Direktur TV Muhammadiyah Makroen Sanjaya menegaskan program vaksinasi covid-19 menemui berbagai tantangan –di antaranya stigmanisasi vaksin Sinovac sebagai produk Cina– menunjukkan adanya persolan komunikasi publik.
Masih ada polarisasi politik pasca pemilihan presiden (pilpres). Ada pula saturasi informasi dan disinformasi vaksinasi covid-19. Pemicunya antara lain banyaknya berita hoaks yang beredar di tengah masyarakat.
Untuk itu, ia menyarankan pemerintah mengoptimalkan pendekatan sosiokultur dan keagamaan karena terbukti memiliki imbas yang sangat besar.
“Kami mengapresiasi kehadiran Menteri Kesehatan ke PP Muhammadiah untuk menjelaskan tentang vaksinasi kepada jajaran Muhammadiyah. Dampak kehadiran Menteri Kesehatan, pro dan kontra terkait vaksin Sinovac selesai di lingkungan Muhammadiyah –yang memiliki simpatisan hampir 60 juta,” papar Makroen.
Direktor Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia dalam presentasinya mengatakan Kementerian Kesehatan tengah gencar melakukan komuikasi publik terkait vaksinasi covid-19 melalui melalui komunikasi massa, pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan kerja sama lintas sektoral.
[Baca juga: STIKOM InterStudi Sukses Gelar ‘A Story to Start A Start-Up’]
Pihak kementerian juga memanfaatkan multi platform media, seperti televisi, radio, media sosial, digital aplikasi, website, TVC, bahkan media luar ruang.
Kesadaran Rendah
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mengoptimalkan fasilitas kesehatan, posyandu, penyuluh kesehatan lapangan, ormas, akademisi. Juga mengajar figur publik. Hal ini dilakukan karena kesadaran masyarakat terkait pandemi covid-19 memang masih rendah.
“Sepanjang masa pandemi, perilaku pencegahan covid-19 belum konsisten. Praktik 3M masih belum sepenuhnya menjadi norma masyarakat. Baru sekitar 35 persen yang memiliki kesadaran,” kata Siti.
Disebutkan pula tingkat pengetahuan tentang gejala dan penularan virus korona di Indonesia masih termasuk rendah, yaitu sekitar 15 persen. Efikasi diri dalam menghadapi pandemi juga rendah, cuma sekitar 34 persen.
Gencarnya kampanye vaksinasi covid-19 dikarenakan baru sekitar 74 persen masyarakat mengetahui soal vaksin. Sebanyak 65 persen di antaranya bersedia menerima vaksinasi jika disediakan pemerintah, 20-30 persen masih ragu, dan 7-10 persen secara tegas menolak.[]GOOD INDONESIA-ALY
Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV
INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]
